Dua Era, Dua Sikap: Membaca Anomali Sikap PDIP di Masa SBY dan Prabowo

Dinamika politik nasional kembali mengekspos intensitas tinggi setelah sejumlah partai koalisi pemerintah ramai-ramai mempertanyakan sikap PDIP yang dinilai berada dalam area abu-abu: oposisi atau koalisi. Pertanyaan ini mencerminkan antagonisme yang kian terbuka antara kekuatan pendukung Prabowo dan PDIP yang masih konsisten berada di luar Kabinet Merah Putih (Tempo, 18/6/2026).

PDIP sendiri telah merespons bahwa berdasarkan keputusan Rakernas akan mengambil posisi sebagai penyeimbang. Ini bukan abu-abu, sebab dalam sistem presidensialisme di Indonesia, tidak dikenal oposisi (Suara.com, 19/6/2026). Tentu secara teoritis ini sangat problematis. Mengingat dalam dinamika kekuasaan, perilaku politik pasca-Pemilu selalu menuntut adanya ketegasan hitam-putih.

Dalam konteks ini sikap PDIP menunjukkan anomali. Pasalnya, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP secara tegas mengambil jalan oposisi tulen yang ditunjukkan melalui penolakan total untuk terlibat dalam Kabinet, kritik program serta kebijakan seperti kenaikan harga BBM (Fealy, 2011), termasuk melakukan aksi walk out di parlemen.

Sementara, di hadapan pemerintahan Prabowo Subianto, positioning politik PDIP justru cenderung melunak dengan eufemisme penyeimbang: berada di luar Kabinet tetapi tetap berkomitmen mengawal kebijakan pro-rakyat. Masalahnya, indikator agenda pro-rakyat cenderung kabur dan bersifat subjektif, sehingga rentan ditafsir ulang sesuai kepentingan politik.

Kendati di kedua masa, SBY dan Prabowo, sikap PDIP konsisten di luar pemerintahan, namun perilaku politiknya menunjukkan transformasi yang nyata yang dapat dicermati melalui pola interaksi, derajat agresivitas, dan cara PDIP mendefinisikan diri dihadapan kekuasaan. Ini bukan hanya masalah perbedaan taktik, melainkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi dan adaptasi sebuah partai.

Secara teoritis, pergeseran sikap PDIP ini bukanlah anomali tanpa alasan. Sikap tersebut merupakan hasil evolusi kartelisasi kepartaian, transformasi corak personalisme politik, dan adaptasi pragmatis soft opposition demi mempertahankan survivalitas institusional di tengah konfigurasi politik yang hegemonik. Artinya sikap PDIP menunjukkan adaptasi strategis yang cerdas sekaligus problematis.

Dua Wajah PDIP

Dalam memahami anomali di balik positioning politik PDIP, publik bisa melihat kembali memori yang terbentang selama dekade 2004-2014, saat PDIP dengan bangga memakai mahkota “Banteng Ketaton”. Ini merupakan episode dimana pertarungan tunggal di luar lingkaran kekuasaan SBY di orkestrasi dengan penuh semangat, kritisisme dan menutup ruang kompromi.

Selama periode SBY, keteguhan sikap oposisional PDIP berhasil menempatkan partai ini sebagai antitesis absolut penguasa. Militansi kader di arena parlemen terpotret konkret dalam bentuk kritik serta aksi walk-out terhadap berbagai program dan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan wong cilik. Bahkan PDIP menerbitkan buku putih APBN sebagai manifesto ideologis penantang narasi rezim.

Pada dasarnya kegarangan oposisi PDIP di masa SBY tidak lahir dari ruang hampa. Sikap ini tidak terlepas dari pola personalisme politik Indonesia, dimana polarisasi cenderung berpusat di lingkaran elite. Retaknya hubungan interpersonal secara struktural antara Megawati dengan SBY pasca-Pilpres 2004 (Fealy, 2011), menjadi salah satu faktor yang berperan krusial di balik kegarangan PDIP.

Namun terlepas dari sentimen personal antar-patron utama, militansi kader PDIP yang terjaga selama satu dekade pemerintahan SBY, berhasil membawa PDIP tetap survive di tengah tekanan yang pada gilirannya menghasilkan kemenangan elektoral pada Pemilu 2014. Artinya, oposisi era ini bukan semata dorongan friksi personal, melainkan sebuah taktik politik yang cerdik dan visioner.

Setelah memasuki era pemerintahan Prabowo Subianto, heroisme radikal di balik sikap oposisi PDIP lenyap tergantikan oleh kalkulasi super lentur. Melalui Kongres VI PDIP, Agustus 2025, arah politik telah diputuskan sebagai "Partai Penyeimbang" (Kompas, 25/08/2025). Secara implisit istilah ini mencerminkan manuver politik yang bercorak kompromistik: selektif agar tidak terikat beban pemerintahan.

Positioning PDIP yang cenderung lunak terhadap pemerintahan Prabowo tidak terlepas dari relasi interpersonal antar-patron utama. Statement publik dari sejumlah petinggi PDIP seolah membenarkan hal tersebut bahwa hubungan personal antara Megawati dan Prabowo jauh lebih hangat dan minim luka sejarah - sebuah relasi yang berbeda dengan SBY pasca Pemilu 2004 (Tempo, 12/09/2025).

Selain itu, kelunakan sikap PDIP juga berkelindan dengan realitas institusional di arena parlemen, dimana kader utama PDIP Puan Maharani menempati jabatan sebagai Ketua DPR RI. Kenyataan ini secara inheren menuntut peran fungsional PDIP sebagai jembatan legislasi nasional. Alhasil yang tercipta bukanlah benteng pertahanan yang konfrontatif, melainkan sikap akomodatif.

Secara teoritis, dinamika PDIP dapat dipandang sebagai konsekuensi dari menguatnya kartelisasi politik, dimana sikap politik tidak lagi berpijak pada ideologi melainkan pada kolaborasi kolektif untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik dan menghindari isolasi (Ambardi, 2009). Ketika konfigurasi koalisi bersifat oversized coalition, maka opsi menjadi oposisi akan memicu "isolasi politik struktural".

Di sinilah letak anomali perilaku politik yang mencolok tapi ironis. PDIP berada di posisi struktural yang identik, sama-sama kalah pada Pilpres 2004, 2009 dan 2024 dan tidak memiliki portofolio menteri di Kabinet, langgam politik PDIP justru menampilkan dua wajah yang jelas bertolak belakang selama dua periode yang berbeda: periode SBY dan Prabowo.

Elastisitas Banteng

Anomali sikap PDIP yang terpotret pada era pemerintahan SBY dan Prabowo menandai kalau landasan ideologi “Banteng” tidak selalu tegak lurus pada kepentingan wong cilik, melainkan cenderung elastis dengan personalisme politik sang patron. Fenomena PDIP kontemporer menunjukkan perubahan krusial dalam lanskap politik nasional, utamanya dalam corak oposisi.

Jika selama masa pemerintahan SBY, PDIP berani tampil sebagai oposisi yang tegas dan konfrontatif, sebaliknya di masa pemerintahan Prabowo partai tersebut memilih posisi yang lebih ambigu. Di satu sisi, PDIP mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Tapi disisi lain, posisi tersebut tidak membuatnya berjalan berseberangan secara diametral dengan penguasa.

Dalam leksikon politik, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dapat dipahami sebagai soft opposition atau opposition without opposition, dimana peranan dan fungsi politiknya tidak bercorak adversarial total melainkan dikonstruksi sebagai mitra kritis yang turut melakukan check and balance selektif. Dalam perspektif kelembagaan, kemunculan soft opposition tidak dipandang sebagai anomali.

Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari desain kelembagaan sistem presidensial multipartai di Indonesia yang menghasilkan struktur insentif krusial bagi partai politik untuk menghindari sikap oposisi total demi mengamankan kepentingan yang politis dan survivalitas institusi. Dan Slater (2018) menyebut ini sebagai gejala party cartelization model Indonesia.

Gejala tersebut merujuk pada pola-pola pembentukan koalisi besar (oversized coalition) yang berakibat pada menyempitnya ruang oposisi. Hal ini membuat kontestasi politik berubah dari antagonisme ideologis menjadi negosiasi dan akomodasi akses terhadap kekuasaan dan pengaruh. Alhasil, fungsi checks and balances tidak lagi beroperasi secara substansial, melainkan kompromistis.

Dalam konstruksi teoritis oleh Katz dan Mair (2009), partai-partai modern mempunyai kecenderungan membentuk kartel untuk memanfaatkan sumberdaya dan mengurangi persaingan demi stabilitas dan survivalitas. Pergeseran PDIP ke penyeimbang bukanlah manifestasi dari moderasi demokratis, melainkan menghindari risiko isolasi politik di tengah oversized coalition rezim Prabowo.

Di tengah lanskap politik yang terkartelisasi, dinamika politik hanya akan menampilkan teatrikal yang hambar, dimana kritik tidak bersifat substantif, melainkan dimanfaatkan secara instrumental untuk menaikkan bargaining chip. Alih-alih menempatkan kritikan sebagai trajek perjuangan ideologis, yang terjadi ditempatkan sebagai komoditas taktis demi mengamankan kepentingan di dalam sistem.

Analisis komparatif memang menunjukkan bila dinamika politik kepartaian tidak selalu dipengaruhi motif-motif institusional, melainkan pada batas tertentu ditentukan faktor personalisme elite. Dengan kata lain, konfigurasi hubungan antar elite politik berperan penting dalam menentukan arah politik partai, termasuk dengan pembentukan koalisi kepartaian sebelum dan sesudah Pemilu.

Kendati anomali sikap PDIP untuk menjadi penyeimbang dapat dinilai sebagai adaptasi yang cerdas, namun langkah tersebut patut dikhawatirkan. Sebab sikap ini bukan hanya menunjukkan fleksibilitas institusional, melainkan bisa memperdalam demokrasi tanpa oposisi substantif. Ketiadaan oposisi walaupun dapat menjamin stabilitas pemerintahan, namun ini akan menjadi bom waktu bagi demokrasi.

Di tengah realita oversized coalition rezim Prabowo, PDIP semestinya mengorbit sebagai ikon perlawanan yang membangkitkan harapan publik bahwa oposisi intra-parlementer akan terus berdenyut, sebagai di orkestrasi pada era SBY. Hanya saja, harapan tersebut kini memudar dalam eufemisme politik penyeimbang yang tampak kritis secara retorika namun kompromistis dalam praktik.

Sintesis

Pada akhirnya, anomali sikap PDIP pada dua era pemerintahan ini menyibak kebenaran teoritis. Transformasi dari Banteng Ketaton yang konfrontatif di era SBY menjadi mitra penyeimbang yang lunak di masa Prabowo, bukan hanya menandakan menciutnya nyali ideologis, melainkan manifestasi konkrit dari rasionalitas kalkulatif serta personalisme politik pada level patron utama.

Manakala personalisme politik bertransformasi dari antagonisme yang membeku antara Megawati dan SBY, menjadi komunikasi yang cair antara Megawati dan Prabowo, persis di titik inilah demarkasi ideologi seketika mencair. Realitas politik ini menunjukkan jika mekanisme check and balances di parlemen rapuh sebab tidak ditentukan oleh platform partai, melainkan suasana hati patron.

Kelunakan politik tersebut semakin sempurna di bawah tekanan hukum besi kartelisasi kepartaian yang hegemonik. Kepiawaian rezim Prabowo membangun oversized coalition membuat pilihan menjadi oposisi tidak lagi profitable secara ekonomi politik. Bersikap oposisi, dalam konfigurasi politik semacam ini, beresiko menciptakan isolasi struktural yang mempersempit ruang logistik.

Sebab itu, pilihan politik PDIP untuk menjadi penyeimbang atau soft opposition sejatinya dapat dipahami secara implisit sebagai strategi adaptif yang pragmatis. Pragmatisme ini memungkinkan partai politik dapat mempertahankan diferensiasi simbolik di hadapan publik tahap harus melepaskan peluang akses terhadap jaringan sumberdaya kekuasaan (Katz & Mair, 1995).

Kendati demikian, rasionalitas kalkulatif tersebut menyimpan ancaman eksistensial bagi masa depan demokrasi. Betapapun, demokrasi kontemporer membutuhkan batas hitam putih antara penguasa dan oposisi, bukan malah sebaliknya: ambigu, yakni kritis secara retorika namun lunak dalam praktik. Tanpa ketegasan hitam-putih, yang terjadi adalah demokrasi tanpa alternatif.

*Rudi Hartono, M.Sos, Peneliti Reform Syndicate