Ironi Pertumbuhan: Saatnya Rezim Prabowo Melampaui PDB

Dalam pidatonya, di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Presiden Prabowo menyampaikan keresahan mendalam yang sudah lama dia gugat. Data ekonomi yang memotret capaian pertumbuhan rata-rata di kisaran 5% yang seringkali digunakan sebagai bukti resiliensi, justru menyisakan anomali: angka tersebut tidak berkorelasi positif untuk pengentasan kemiskinan struktural (Detik.com, 24/6/2026).

Pernyataan ini tentu bukan sekedar pidato seremonial, melainkan pengakuan jujur akan kegagalan paradigmatik dalam tata kelola perekonomian nasional. Secara historis kritik substantif ini bukan hal baru. Melalui kajiannya, di dalam “Paradoks Indonesia”, Prabowo secara kritis menyoroti fenomena pelarian kekayaan nasional yang disebabkan perilaku transfer pricing dan under-invoicing (Subianto, 2023).

Perilaku tersebut membuat kue pertumbuhan ekonomi yang seringkali indah terpotret dalam angka-angka statistik menguap sebelum benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kekayaan alam yang bersumber dari komoditas strategis selama ini terkonsentrasi serta dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat hanya mendapatkan percikan manfaat yang insignifikan.

Dalam konteks inilah tersimpan ironi struktural di balik gemerlap pembangunan. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjanjikan pada laporan tahunan keuangan, justru menunjukkan resiliensi ekonomi masyarakat rapuh dalam realita. Ekonomi yang hendak dijelaskan dalam berbagai literatur sebagai tulang punggung kedaulatan, malah memicu ketergantungan, ketimpangan dan kerentanan.

Kekeliruan paradigmatik dalam pengelolaan ekonomi membawa Indonesia masuk pada pertaruhan ketahanan nasional dikarenakan ada pengabaian atas kerentanan struktural yang mengendap di balik data-data statistik. PDB sebagai indikator tunggal keberhasilan gagal menangkap persoalan struktural seperti ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan rendahnya kualitas hidup  (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2011).

Kini rezim Prabowo berada pada titik krusial sejarah. Prabowo harus berani menavigasi perekonomian nasional yang melampaui obsesi atas PDB dengan beralih ke pendekatan holistik yang berbasis ketahanan nasional melalui reintegrasi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial. Tanpa keberanian, masalah struktural terus bertahan, sedangkan PDB hanya berakhir sebagai ilusi statistik.

Ironi Pertumbuhan

Performa ekonomi Indonesia memang terlihat meyakinkan di permukaan. Sejak periode 2025, semisal, PDB mampu tumbuh impresif mencapai 5,11 persen dari era sebelumnya yang hanya 5,03 persen. Menariknya, pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan tercatat 5,61 persen. Capaian ini merupakan angka tertinggi selama beberapa tahun belakangan (BPS, 2026).

Pada saat yang sama, data kemiskinan menunjukkan penurunan ke rekor terendah 8,47 persen, pada Maret 2025, atau setara dengan 23,85 juta penduduk (BPS, 25/07/2025). Tentu data-data tersebut dapat di orkestrasi sebagai sebuah bentuk keberhasilan. Hanya saja, selebrasi atas stabilitas statistik ini menyisakan ironi struktural: angka yang baik di atas kertas, tetapi buruk dalam realita.

Berdasarkan data konsumsi rumah tangga terpotret tumbuh lebih lambat daripada PDB. Adapun tingkat gini ratio, pada Maret 2025, hanya turun tipis menjadi 0,375. Sementara ketimpangan di wilayah perkotaan tetap tinggi di kisaran  0,383 (BPS, 25/07/2025). Hal ini menunjukkan jika distribusi ekonomi di balik stabilitas pertumbuhan tidak mengalir merata ke masyarakat.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan realita menyusutnya kelas menengah yang kini terseret dalam kerentanan sistemik akibat tekanan biaya hidup dan volatilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena disappearing middle class ini merefleksikan perubahan distribusi pendapatan serta melemahnya mobilitas sosial dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga.

Sedangkan dalam dimensi ketenagakerjaan, kendati data tingkat pengangguran terbuka tercatat rendah di kisaran 4,8 persen, tetapi secara umum sektor informal mendominasi 60 persen lapangan kerja (CNBC Indonesia, 12/02/2026). Masalahnya, sektor informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, dimana waktu kerja yang panjang dengan upah yang rendah.

Realita ini kompatibel dengan studi empiris yang menunjukkan kalau tingkat elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia terus mengalami kemerosotan tajam sejak era 2000-an (Suryahadi dkk., 2012). Dogma trickle-down effect yang di idealisasi dalam literatur ekonomi politik justru tidak menemukan justifikasinya dalam realitas.

Problem struktural ini tidak terlepas dari model pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi komoditas Sumber Daya Alam. Padahal Bank Dunia sering mengingatkan bahwa model pertumbuhan yang berbasis komoditas kurang efektif di dalam mengentas kemiskinan (World Bank, 2024). Kondisi ini berisiko menjadi bom waktu bagi resiliensi nasional.

Kerapuhan PDB

Di balik angka pertumbuhan yang tampak impresif, struktur ekonomi Indonesia sedang dihadapkan pada kerentanan. Ketergantungan terhadap ekspors komoditas primer batu bara, kelapa sawit dan nikel menyeret perekonomian masuk ke dalam kerentanan pada fluktuasi harga global. Persoalannya, kondisi ini pada akhirnya, membawa jebakan dutch disease (Corden & Neary, 1982).

Agenda hilirisasi yang menggema dalam beberapa tahun terakhir justru belum mampu menciptakan basis industri manufaktur padat karya yang secara instrumental menyerap tenaga kerja secara masif. Hasil yang belum terekam jelas menunjukkan bahwa langkah pemerintah mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah belum diikuti dengan transformasi struktural yang inklusif.

Fenomena ini paralel dengan tesis Dani Rodrik (2016) terkait deindustrialisasi prematur yang merujuk terhadap kondisi dimana sektor manufaktur mengalami stagnasi sebelum mencapai tahap kematangan. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang bercorak jobless growth. Artinya meskipun ada peningkatan output, namun kesempatan kerja produktif tidak berkembang positif.

Hal ini bukanlah tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, resiliensi industri domestik berpotensi melemah lantaran hilangnya pijakan ekonomi yang menopang produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kerentanan ini semakin telanjang jika dihadapkan pada realita sektor ekonomi informal yang secara dominan menyerap hampir 60 persen tenaga kerja di Indonesia (World Bank, 2025).

Sektor informal merupakan realitas ekonomi yang ditandai oleh kerentanan struktural yang ekstrim akibat kapitalisme pinggiran (Muchtar Habibi, 2023). Sektor ini tak hanya menyisakan masalah absennya perlindungan sosial dengan upah minim, melainkan pula ketiadaan regulasi negara. Kondisi inilah yang membuat kelas menengah tampak rapuh terhadap guncangan ekonomi.

Problem struktural ini menunjukkan kalau kombinasi antara ketimpangan yang ekstrim dan lemahnya institusi justru membuat pertumbuhan ekonomi menjadi kurang efektif dalam mengentas kemiskinan. Walhasil manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi ke segelintir elite oligarki, wilayah urban, dan sektor padat modal.

Selain menciptakan konsentrasi manfaat, kombinasi tersebut juga mencerminkan gejala outflow of national wealth yang diakibatkan transfer pricing dan under-invoicing. Praktik lancung semacam ini menjadi concern Prabowo lantaran tidak hanya membuat manfaat kekayaan negara mengalir ke luar negeri, tapi juga membuat akumulasi modal domestik tidak optimal.

Semua ini tidak lepas dari kegagalan paradigma PDB yang diletakkan sebagai indikator tunggal kemajuan. Ekonom, seperti Amartya Sen (1999) tegas menolak reduksionisme ini. Menurutnya PDB tidak memadai dalam mengukur aspek distribusi kesejahteraan dan perluasan kapabilitas manusia. PDB mengabaikan biaya eksternalitas dan aktivitas non-pasar yang krusial bagi kelangsungan masyarakat lokal.

Sementara itu, Joseph E. Stiglitz, dkk (2009) juga mengkritisi PDB lantaran dinilai tidak menghitungkan biaya eksternal lingkungan, kesehatan, maupun aktivitas non-pasar. Hal inilah yang membuat capaian kinerja ekonomi sering menampakkan dua wajah: kendati sukses menorehkan pertumbuhan, namun menyisakan masalah kemiskinan hingga soal kerusakan ekologis.

Beyond PDB

Glorifikasi stabilitas pertumbuhan lima persen tanpa disertai pondasi resiliensi nasional yang tangguh akan melahirkan ilusi triumfalisme ekonomi. Sudah saatnya kesejahteraan tidak direduksi sebatas output agregat, melainkan dipandang sebagai kemampuan nyata manusia untuk hidup bermartabat. Ini bukan hanya problem teknis, melainkan problem paradigmatik yang harus dikoreksi.

Pemerintahan Prabowo kini memiliki kesempatan untuk koreksi. Apalagi dengan modal politik yang kuat dan disertai program-program potensial, Prabowo bisa menjadi game changer dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional, yang secara instrumental turut diorientasikan pada investasi sumber daya manusia. Karena itu, tantangan fundamental saat ini adalah bagaimana melampaui PDB.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa PDB sebagai indikator tunggal kurang memadai dalam melihat masalah distribusi, deprivasi, dan kerentanan struktural. Potret silau statistik pertumbuhan yang inkompatibel dengan realitas kemiskinan struktural di tengah masyarakat jelas mengkonfirmasi hal tersebut. Dengan demikian ini, beyond PDB menjadi keharusan epistemik.

Landasan paradigma dari beyond PDB memungkinkan negara tidak terjebak oleh angka statistik yang menyilaukan kesadaran. Ada beberapa alternatif berbasis ketahanan yang dapat digunakan, seperti median household income yang bertujuan melihat pendapatan riil masyarakat madani, dan multidimensional poverty index untuk menangkap deprivasi nyata akses kesehatan dan pendidikan.

Mekanisme pengukuran ini wajib disajikan dengan Genuine Progress Indicator (GPI), yang secara esensial, hendak mengukur biaya kerusakan ekologi akibat eksploitasi dan praktik-praktik pembangunan yang ugal-ugalan. Jadi indikator ini menggeser fokus dari “rata-rata nasional” menuju pengalaman hidup domestik, serta membuka ruang analisis ketahanan yang presisi.

Jika transformasi paradigmatik ini berhasil, rezim Prabowo akan menjadi turning point, karena mampu membawa Indonesia bergerak dari logika PDB-sentris menuju arsitektur ketahanan nasional yang inklusif. Negara berkembang yang dapat mengadopsi indikator kesejahteraan jauh lebih adaptif terhadap guncangan. Semua ini harus menjadi agenda survivalitas jangka panjang.

*Rudi Hartono, M.Sos, Peneliit Reform Syndicate