Kanibalisme Ekonomi Global: Menavigasi Badai Friend-Shoring bagi Indonesia

Laporan bertajuk “Global Risk Report 2026”, yang dipublikasikan World Economic Forum (WEF), memberikan sinyal kritis perihal konfrontasi geoekonomi yang dianggap sebagai ancaman paling esensial, pada 2026, bagi stabilitas global secara short-term. Laporan ini seakan menjustifikasi jika instrumen ekonomi dewasa ini dinavigasi berdasarkan logika kalkulatif kekuasaan.

Dalam diskursus ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan lahirnya sebuah episode sejarah yang dikonsepsikan secara teori sebagai “kanibalisme ekonomi”, dimana tatanan multilateralisme di dekonstruksi berdasarkan national interest. Fenomena ini memiliki dasar yang kuat berdasar studi IMF yang memproyeksi fragmentasi perdagangan global bisa menekan PDB dalam jangka panjang (IMF, 2024).

Situasi ini membuat instrumen ekonomi tidak lagi bergerak dalam koridor hukum pasar yang bertumpu pada prinsip penawaran dan permintaan, melainkan secara substansial dijadikan sebagai instrumen geopolitik yang dimaksudkan untuk menekan, mengisolasi, dan melemahkan pihak lain. Distorsi ini membuat interdependensi ekonomi bermutasi menjadi alat leverage dalam kompetisi antar negara.

Hal ini tercermin dalam konteks menguatnya proteksionisme tarif, sanksi ekonomi serta blokade rantai pasok. Mekanisme ini merupakan manifestasi mutakhir weaponization of trade yang mengaburkan batasan antara logika kompetisi ekonomi dengan ketegangan geopolitik. Alhasil terjadi mutasi dari prinsip just-in-time yang mencari efisiensi menuju just-in-case yang memprioritaskan national security.

Pergeseran ini, pada akhirnya, membuat rantai pasok global terjebak dalam fragmentasi sekat-sekat friend-shoring. Ini merupakan strategi dalam disrupsi perdagangan, di mana antagonisme geopolitik, mendorong great power mengalihkan produksi ke negara yang lebih dipercayai secara politik (Brown, 2022). Selain memperdalam fragmentasi, kondisi ini juga mempertajam antagonisme.

Ketika relasi dagang terpetakan berdasarkan aliansi geopolitik dan kedekatan ideologis, maka keunggulan komparatif tidak lagi menjadi variabel penting yang mendeterminasi corak perdagangan kontemporer. Sehingga yang terjadi produksi global menjadi kurang efisien daripada sistem berbasis pasar. Di tengah risiko kanibalisme ekonomi dan friend shoring, Indonesia seakan di persimpangan jalan krusial.

Kendati Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yang disertai kepemilikan atas komoditas kritis, namun keunggulan ini justru membuat Indonesia tetap berada dalam radar kepentingan dua blok besar: Barat dan BRICS. Dalam kondisi ini tekanan eksternal akan menjadi ujian krusial bagi ketahanan makroekonomi domestik, sekaligus menjadi menguji elastisitas kebijakan luar negeri.

Tentu posisi dilematis ini tidak boleh dihadapi dengan pesimisme. Badai fragmentasi ini harus menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melakukan navigasi strategi demi memperkuat fondasi struktural dalam negeri. Bagaimana juga Indonesia memiliki ruang manuver hedging dan kapasitas untuk mengkonversi ancaman sistemik menjadi modal bagi industrialisasi yang otonom dan berdaya saing.

Pergeseran Paradigma

Lanskap ekonomi global menunjukkan pergeseran paradigma dari logika efisiensi pasar menuju aliansi ideologi yang menandai berakhirnya suatu fase hiperglobalisasi, dimana keputusan strategis ekonomi, perdagangan, dan investasi, semakin dideterminasi oleh pertimbangan ekuivalensi nilai-nilai politik. Ini membuat geopolitik kini menjadi faktor utama yang mereduksi logika efisiensi.

Pandangan ini diperkuat dengan laporan UNCTAD (2025) yang menegaskan bahwa arus Foreign Direct Investment tidak lagi distimulasi oleh logika efisiensi, melainkan mengalir secara lateral lintas negara yang memiliki keterhubungan dan kedekatan aliansi politik dan/atau kesamaan hak suara di arena multilateral. Artinya keputusan strategis hari ini dipengaruhi faktor geopolitical trust.

Disrupsi ganda, berupa polarisasi geopolitik antara G7 dan BRICS, sudah menjadi katalis atas keruntuhan rezim just-in-time. Persoalan ini tercermin dari data Global Trade Alert (2025) yang mencatat menguatnya hambatan dalam bentuk kebijakan dagang non tarif, restriksi ekspor, dan proteksionisme. Dekadensi ini seturut dengan menguatnya prinsip just-in-case yang adopsi banyak negara maju.

Dalam logika just-in-case, negara cenderung lebih memprioritaskan akumulasi strategis dan kepentingan resiliensi di atas prinsip-prinsip efisiensi pasar, sebab tujuannya hanya untuk mengamankan kedaulatan ekonomi dari risiko eksternal (Rodrik, 2018). Sehingga yang terjadi akibat ini adalah pergeseran kebijakan dari optimalisasi biaya ke penguatan kapasitas domestik.

Masalahnya transisi ini kerapkali menciptakan ilusi kebijakan yang dikenal dengan term friend-shoring, yang notabene merupakan manifestasi dari proteksionisme kontemporer yang hendak dimoderasi dengan narasi national security  (Stiglitz, 2002). Hal ini justru hanya mempercepat fragmentasi konfigurasi ekonomi global menuju era multipolaritas yang volatilitas dan unpredictable.

Konsekuensi dari fragmentasi ini adalah negara-negara berkembang harus mereposisi instrumen perlindungan pasar domestik secara agresif. Di Indonesia, reposisi ini dapat dicermati melalui langkah kebijakan nasional yang membatasi dominasi kapital digital global, melalui regulasi tarif batas komisi, dalam Peraturan Presiden No.27 Tahun 2026 (Kompas, 02/05/2026).

Di tengah fragmentasi global yang distorsif, kedudukan Indonesia menjadi krusial untuk ditelaah. Melalui doktrin bebas-aktif, Indonesia mempunyai ruang manuver yang secara instrumental dapat menghindari jebakan blok tertentu, dengan mereposisi diri sebagai connector ekonomi (Bhaduri, 2002). Ini dimungkinkan lewat fakta Indonesia menguasai sekitar 59-62% dari total produksi nikel dunia (USGS, 2026).

Manakala arsitektur perdagangan global terfragmentasi, prinsip just-in-case cenderung memaksa dua blok yang bertentangan mencari alternatif yang aman untuk akses pasar. Di titik inilah Indonesia menjadi penting. Bagaimanapun aliansi ideologis pada akhirnya harus berkompromi dengan realita kebutuhan materiil, dimana Indonesia bisa mendikte arah negosiasi tanpa kehilangan kemandirian politiknya.

Dinamika Ganda

Transmisi ketegangan geopolitik dalam arena domestik seakan mendekonstruksi posisi perekonomian Indonesia sehingga masuk ke dalam dinamika ganda yang bertentangan. Hal ini tercermin dari kerentanan makroekonomi disebabkan oleh tekanan inflasi global akibat lonjakan logistics costs dan restrukturisasi rantai pasok, yang akhirnya membuat otoritas moneter bertahan pada high policy rate.

Secara teoritis, kebijakan suku bunga tinggi berpotensi menciptakan capital outflow dari pasar domestik, sekaligus memberikan tekanan berupa depresiasi nilai tukar. Presure ini lalu berimplikasi serius melemahnya jangkar fiskal nasional yang membuat ruang fiskal negara semakin sempit. Terlebih, di tengah gejolak geopolitik, rantai pasok energi turut memicu volatilitas harga energi yang berdampak pada APBN.

Faktanya, setiap kali terjadi kenaikan harga energi global di atas asumsi makroekonomi, seturut dengan menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Kondisi ini adalah konsekuensi dari beban subsidi dan biaya kompensasi lainnya yang membengkak lantaran fluktuasi harga. Inilah yang melahirkan dilema bagi pemerintah dimana alokasi belanja produktif cenderung dikorbankan demi menambal defisit.

Kendati demikian, dibalik dinamika makro yang kompleks, Indonesia sejatinya memiliki trayek resiliensi yang menjadi peluang menguntungkan melalui strategi China+1. Ketika Amerika dan aliansi geopolitiknya memberlakukan tarif agresif serta hambatan dagang yang mendorong korporasi mendiversifikasi basis produksinya keluar dari China, maka fragmentasi ini justru menjadi katalisator positif bagi Indonesia.

Artinya, Indonesia dapat jadi alternatif strategis sebagai tempat relokasi investasi global yang aman bagi kontinuitas rantai pasok. Apalagi Indonesia sendiri memiliki bargaining position yang kuat dalam menangkap arus modal asing. Hal ini juga ditunjukkan melalui realisasi investasi yang berhasil menembus 498,8 triliun, pada kuartal pertama, sebagai penanda pertumbuhan yang solid (Kementerian Investasi, 2026).

Data tersebut memberikan optimisme kalau kebijakan hilirisasi komoditas kritis seperti nikel dan tembaga, tidak lagi di reduksi sebagai strategi semata, melainkan secara substansi telah menjadi jangkar bagi ekosistem energi terbarukan. Dengan demikian, hilirisasi ini tidak hanya menjadi pondasi baru industrialisasi, melainkan juga katalisator penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih.

Fakta akan ketahanan struktural Indonesia yang lebih adaptif, tentu bagi korporasi yang hendak menghindari risiko geopolitik di Asia Timur, relokasi investasi ke Indonesia bisa menjadi opsi logis. Mengingat resiliensi yang adaptif memungkinkan sinergitas kebijakan moneter yang prudent dan transformasi ekonomi berbasis manufaktur bernilai tambah tinggi sebagai pertahanan yang solid.

Jika dilihat secara kritis, transmisi krisis global sejatinya bukan melemahkan Indonesia, melainkan menjadi katalisator pedewasaan ekonomi domestik untuk menjadi pemain kunci dalam arsitektur ekonomi dunia. Karena itu tantangannya kini adalah bagaimana mengkonversi tekanan eksternal menjadi keunggulan struktural dengan cara reformasi institusi, peningkatan daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Strategi Navigasi Indonesia

Dalam lanskap ekonomi politik kontemporer, Indonesia dihadapkan pada situasi transisi dalam sistem globalisasi yang berbasiskan efisiensi menuju fragmentasi strategis, yang ditandai oleh oleh friend-shoring, de-risking, dan reconfiguration rantai pasok. Dinamika ini telah mengubah logika integrasi ekonomi dari mekanisme keterbukaan total ke arah yang lebih selektif dalam bingkai geopolitik.

Atas dasar itulah prinsip politik bebas aktif tidak bisa direduksi ke dalam cara pandang normatif. Sebaliknya, prinsip ini harus di ejawantah dan dioperasionalisasikan ke dalam resiliensi diplomasi ekonomi. Dengan cara ini Indonesia berpeluang mengambil peranan sebagai neutral-hub, yang secara orientasi, ditujukan untuk menarik investasi dari multi kutub tanpa terjebak ke dalam satu blok tertentu.

Sementara di ranah domestik, resiliensi ekonomi menjadi faktor determinan. Dominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai hingga 56,8 persen dari PDB (BPS, 2026), sudah pasti, mensyaratkan stabilisasi daya beli rakyat. Stabilisasi ini dapat dilakukan dengan mengendalikan imported inflation, penguatan rantai pasok domestik, serta optimalisasi kebijakan fiskal secara presisi.

Kalau dicermati dalam logika ekonomi politik, fragmentasi global bukan sekedar risiko, melainkan peluang reposisi struktural. Di dalam narasi kanibalisme ekonomi, tercermin kompetisi zero-sum-game antar negara, namun dalam perspektif Indonesia kondisi ini dapat dimitigasi melalui strategi industrial upgrading dan integrasi ke dalam rantai nilai hijau global.

*Rudi Hartono, M.Sos, Peneliti Reform Syndicate