Paradoks Program MBG: Antara Popularitas dan Ketidakpuasan Publik

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 75,1 persen, sebagaimana dirilis dalam survei Poltracking Indonesia pada Maret 2026, menunjukkan bahwa pemerintahan ini memulai langkahnya dengan legitimasi yang cukup kuat. Dalam konteks demokrasi elektoral, angka di atas 70 persen kerap dibaca sebagai tanda stabilitas politik awal yang memberi ruang luas bagi pemerintah untuk menjalankan agenda kebijakan. Sejumlah pemberitaan media nasional juga memperkuat temuan ini dengan menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berada pada kisaran yang sejalan (detiknews, 13/04/2026).

Namun demikian, legitimasi yang tinggi di awal pemerintahan tidak pernah bersifat permanen. Dalam politik modern, kepercayaan publik selalu bergerak dinamis dan sangat bergantung pada hubungan antara ekspektasi masyarakat dan realitas kebijakan. Angka kepercayaan publik bukan hanya cermin dari apa yang sudah dicapai, melainkan juga gambaran dari harapan masyarakat terhadap langkah pemerintah ke depan. Semakin tinggi harapan itu, semakin besar pula risiko munculnya ketidakpuasan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Di titik inilah paradoks awal pemerintahan muncul. Di satu sisi, tingginya kepercayaan publik adalah modal politik yang sangat berharga. Di sisi lain, angka tersebut juga menciptakan tekanan besar bagi pemerintah untuk segera membuktikan kinerja secara nyata. Dalam banyak pengalaman politik, fase awal pemerintahan justru menjadi periode paling menentukan, karena kegagalan memenuhi ekspektasi awal dapat dengan cepat menggerus legitimasi yang sudah dibangun.

Program MBG sebagai Instrumen Populisme Kebijakan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling menonjol dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan saat ini. Program ini tidak hanya menawarkan solusi atas persoalan gizi, tetapi juga menghadirkan simbol kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam berbagai laporan media, MBG disebut sebagai salah satu program unggulan yang secara langsung meningkatkan citra positif pemerintah di mata publik (kompas, 13/04/2026).

Sebagai kebijakan populis, MBG memiliki daya tarik politik yang kuat karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program ini menyasar kebutuhan dasar yang selama ini menjadi persoalan struktural di Indonesia, seperti gizi anak dan ketahanan pangan keluarga. Dalam kerangka ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik yang efektif.

Akan tetapi, karakter populis dari kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Ketika sebuah program diposisikan sebagai jawaban besar atas persoalan nasional, ekspektasi publik terhadap keberhasilannya ikut meningkat tajam. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan yang parsial sering kali tidak cukup untuk memuaskan publik, karena standar yang digunakan masyarakat adalah keberhasilan yang menyeluruh dan merata.

Ketimpangan Implementasi dan Realitas Lapangan

Di balik popularitasnya, pelaksanaan Program MBG menunjukkan adanya tantangan serius yang berpotensi menggerus kepercayaan publik. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan distribusi antar wilayah. Tidak semua daerah memperoleh akses yang sama terhadap program ini, sehingga pengalaman masyarakat pun menjadi berbeda-beda. Kondisi ini diperkuat oleh laporan media yang menyoroti belum meratanya pelaksanaan program di berbagai daerah (kompas, 16/04/2026).

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada persepsi keadilan sosial. Ketika sebagian masyarakat merasakan manfaat secara optimal, sementara yang lain tidak, program yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara justru berpotensi memunculkan kesenjangan baru. Dalam jangka panjang, persepsi ketidakadilan seperti ini dapat menjadi faktor yang mempercepat menurunnya kepercayaan publik.

Selain itu, variasi kualitas implementasi juga menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Perbedaan dalam kualitas makanan, frekuensi distribusi, dan kesiapan infrastruktur menunjukkan bahwa program ini belum memiliki standar pelaksanaan yang benar-benar konsisten. Dalam konteks kebijakan publik, ketidakkonsistenan seperti ini menjadi tanda adanya keterbatasan kapasitas negara dalam mengelola program berskala nasional secara efektif.

Kesenjangan Harapan dan Produksi Ketidakpuasan

Ketidakpuasan terhadap MBG tidak bisa dilepaskan dari konsep kesenjangan harapan atau expectation gap. Sejak awal, program ini dipresentasikan sebagai solusi komprehensif atas persoalan gizi nasional. Narasi seperti itu secara tidak langsung membentuk ekspektasi tinggi di masyarakat bahwa program ini akan berjalan cepat, luas, dan merata. Dalam pemberitaan media, program ini bahkan kerap diposisikan sebagai kebijakan prioritas yang segera memberi dampak signifikan (halloid, 17/04/2026).

Namun, realitas kebijakan menunjukkan bahwa implementasi program berskala nasional selalu berhadapan dengan berbagai kendala struktural. Keterbatasan anggaran, kompleksitas distribusi, serta kesiapan birokrasi menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan dan kualitas pelaksanaan. Ketika realitas ini tidak sejalan dengan harapan awal, ketidakpuasan pun hampir sulit dihindari.

Dalam banyak kasus, publik tidak menilai kebijakan dari rumitnya proses yang terjadi di balik layar, melainkan dari hasil yang mereka rasakan langsung. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan harapan, persepsi negatif mudah terbentuk, meskipun secara objektif kebijakan tersebut mungkin sudah berjalan cukup baik. Inilah yang menjelaskan mengapa program yang populer sekalipun tetap bisa menjadi sumber kritik yang serius.

Salah satu contoh nyata yang memunculkan persepsi negatif di masyarakat adalah banyaknya kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan kurangnya perhatian dalam pelayanan penyajian makanan di dapur MBG, mulai dari kebersihan makanan hingga pengemasannya. Dilansir dari beberapa media, jumlah korban keracunan MBG hampir mencapai 2.000 kasus sepanjang awal 2026. Adapun total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang yang dicatat oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (BBC.com, 01/30/2026). Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus dalam penyelenggaraan program MBG agar kasus serupa dapat diminimalkan atau tidak terulang kembali.

Dimensi Fiskal dan Kontroversi Kebijakan

Selain persoalan implementasi, Program MBG juga menghadapi tantangan dari sisi fiskal dan kebijakan anggaran. Besarnya alokasi dana untuk program ini memunculkan perdebatan mengenai prioritas pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Dalam beberapa laporan media, peningkatan anggaran untuk MBG bahkan disebut berpotensi menggeser alokasi bagi sektor lain (kompas, 17/08/2025).

Kontroversi ini menjadi semakin rumit ketika program MBG ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan, yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak tepat secara substansi. Kritik ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh manfaat kebijakan, tetapi juga oleh persepsi terhadap rasionalitas dan konsistensi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, tekanan fiskal menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan populis dengan kebutuhan anggaran besar harus diimbangi strategi pengelolaan fiskal yang cermat. Tanpa itu, kebijakan yang awalnya mampu meningkatkan legitimasi justru bisa berubah menjadi sumber kritik yang melemahkan kepercayaan publik.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Paradoks

Dalam menghadapi paradoks antara popularitas dan ketidakpuasan, responsivitas pemerintah menjadi kunci utama. Pemerintah tidak hanya perlu mempertahankan program yang telah meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga harus mampu memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaannya. Perbaikan distribusi, peningkatan kualitas implementasi, dan pemerataan akses harus menjadi prioritas dalam jangka pendek.

Selain itu, komunikasi publik yang transparan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan secara jujur kendala yang dihadapi serta tahapan implementasi kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa keberhasilan program berskala besar memang membutuhkan waktu dan proses, bukan sesuatu yang instan.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari kebijakan yang populer, tetapi juga dari konsistensi antara janji dan realisasi. Program MBG memperlihatkan bahwa kebijakan populis bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun legitimasi. Namun tanpa implementasi yang merata dan berkelanjutan, program tersebut juga dapat berubah menjadi sumber ketidakpuasan yang justru menggerus kepercayaan publik.

Penutup

Pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini berada dalam fase krusial antara mempertahankan legitimasi awal dan menghadapi ujian implementasi kebijakan. Angka kepercayaan publik sebesar 75 persen merupakan modal politik yang besar, tetapi sekaligus membawa beban ekspektasi yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan pemerintah tidak lagi semata-mata diukur dari popularitas program, melainkan dari efektivitas dan pemerataan dampaknya.

Paradoks Program MBG menunjukkan bahwa satu kebijakan dapat menjadi sumber legitimasi sekaligus sumber ketidakpuasan. Ini menegaskan bahwa dalam politik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat.

Jika pemerintah mampu menjembatani kesenjangan antara harapan dan realitas, kepercayaan publik dapat dipertahankan, bahkan diperkuat. Namun jika tidak, legitimasi tinggi di awal pemerintahan berpotensi berubah menjadi kekecewaan kolektif. Dalam konteks ini, ujian sesungguhnya bukanlah membangun kepercayaan, melainkan menjaganya agar tetap hidup di tengah realitas kebijakan yang terus berubah.

*Ridho Al Difa, Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional