Pidato Prabowo dan Harga Sebuah Janji Pertumbuhan

Di balik ruang sidang parlemen yang megah, pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 dari Presiden Prabowo Subianto, pada 14 Agustus mendatang, bukan sekedar ritual konstitusional belaka. Momentum ini menjadi ujian atas kapasitas pemerintah untuk menerjemahkan ambisi pertumbuhan dalam kerangka moneter yang lebih kredibel.

Dinamika pertumbuhan ekonomi nasional yang kompleks, serta tekanan nilai tukar dan pasar moneter, membuat perhatian publik dan investor kembali tertuju kepada langkah pemerintah dalam menyeimbangkan dorongan pertumbuhan dengan stabilitas ekonomi makro (Reuters, 5/8/2026). Hal ini menandakan kalau dua faktor tersebut ditempatkan dalam kerangka dualitas (Giddens, 1984).

Pertumbuhan dan stabilitas merupakan entitas yang saling menopang dan direproduksi secara bersamaan (mutual dependency). Karena itu, substansi dari pidato kenegaraan ini tidak dapat direduksi pada kemana arah kebijakan fiskal, melainkan seberapa kredibel pemerintah meyakinkan pasar dan investor jika agenda ekonomi dapat dieksekusi tanpa menimbulkan fiscal slippage.

Sementara itu, dari perspektif ekonomi politik, Nota Keuangan mempunyai fungsi yang melampaui blueprint kebijakan. Dokumen ini bisa menjadi instrumen komunikasi dalam membentuk ekspektasi pelaku ekonomi. Faktor kredibilitas menjadi sangat krusial ketika pemerintah memegang informasi dan kapasitas kebijakan yang tidak mutlak diketahui pelaku pasar.

Di tengah kondisi asymmetric information, satu pidato kenegaraan yang secara substansi menyiratkan arah kebijakan hanya akan efektif manakala ditopang oleh komitmen serta track record yang plausible (Christensen, 1999). Ini dikarenakan keyakinan pelaku pasar tidak cukup dibangun hanya dengan retorika politik atau berbagai target pertumbuhan yang digariskan pemerintah.

Alih-alih berpijak dalam narasi, sejatinya, keyakinan pelaku pasar tumbuh dari penilaian atas konsistensi target, sumber pembiayaan, komposisi belanja, strategi menjaga defisit dan pengendalian utang. Berdasarkan pandangan ini kredibilitas fiskal bekerja sebagai modal kepercayaan: semakin kokoh kredibilitas, semakin besar potensi target kebijakan menjadi jangkar ekspektasi (Kuncoro, 2017).

Disinilah dilema kebijakan terjadi. Meski ekspansi fiskal dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan permintaan agregat, namun ekspansi yang cenderung agresif rentan menaikan risk premium. Pasalnya, jika pasar menilai peningkatan defisit tidak diperkuat dengan kapasitas negara, maka tekanan akan berkulminasi pada pelemahan nilai tukar dan arus keluar modal.

Sebab itu, masalah fundamentalnya bukan pada ekspansi fiskal atau disiplin fiskal, tetapi bagaimana keduanya bisa diformulasi secara simultan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal tidak boleh terjebak dalam dikotomi yang kaku antara ekspansi atau disiplin/stabilitas. Bagi Indonesia kredibilitas aturan fiskal memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas ekonomi.

Sejumlah studi menemukan bahwa kredibilitas aturan moneter berkorelasi erat dengan penurunan volatilitas pertumbuhan, sementara aturan defisit yang kurang kredibel jelas tidak memberikan efek stabilisasi (Kuncoro, 2016). Jadi target pertumbuhan hanya akan mendapat legitimasi jika pemerintah dapat menunjukkan kedisiplinan dalam mengelola defisit, kualitas belanja, serta strategi pembiayaan.

Pada akhirnya, panggung kenegaraan di 14 Agustus mendatang bukanlah tempat untuk mengobral optimisme pertumbuhan. Ini menjadi ruang pertukaran janji ekonomi dengan kepercayaan pasar. Sehingga keberhasilan pidato bukan pada sebara indah artikulasinya, melainkan seberapa rasional pemerintah dalam menjelaskan peta jalan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dilema Ambisi Makro

Pasar keuangan domestik menghadapi dinamika yang semakin kompleks, sebagaimana terpotret dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, volatilitas IHSG, dan pergerakan yield Surat Berharga Negara. Kendati dinamika ini cenderung beresiko dari gejolak eksternal, namun cadangan devisa nasional yang mencapai US$145,6 miliar tetap menjadi benteng yang menjaga stabilitas ekonomi (BI, 7/7/2026).

Selain itu, sensitivitas aset domestik atas sentimen global juga semakin terlihat melalui interaksi berbagai indikator domestik dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Perubahan ekspektasi terhadap suku bunga bisa mempengaruhi aliran modal, nilai tukar dan yield aset domestik secara simultan. Mekanisme ini sejalan dengan argumen bahwa pengetatan moneter dapat menekan aliran modal lintas negara lewat risk-taking channel (Bruno & Shin, 2015).

Dalam konteks domestik, tantangan ini berkelindan dengan motivasi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan melalui KEM-PPKF 2027. Pemerintah sendiri memang menetapkan target pertumbuhan 5,8-6,5 persen, sementara kebijakan fiskal diarahkan tetap proporsional dengan defisit pada kisaran 1,80-2,40 persen terhadap (Kementerian Keuangan, 2026).

Di sinilah program prioritas pemerintah yang menelan anggaran besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), menyisakan tantangan berupa kebutuhan untuk menyeimbangkan efektivitas belanja dengan kapasitas penerimaan negara. Secara teoritis, dilema tersebut dapat dipahami melalui lensa mundell-fleming framework, yang menekankan pentingnya mobilitas modal dan respons suku bunga dalam menentukan efektivitas kebijakan fiskal (Frenkel & Razin, 1987).

Namun, realitas pasar keuangan modern memiliki kompleksitas yang tinggi ketimbang mekanisme model standar. Pada dasarnya ekspansi fiskal tidak secara otomatis memicu depresiasi rupiah. Hanya saja, depresiasi justru bisa terjadi apabila ekspansi dipersepsi meningkatkan risk premium, kebutuhan pembiayaan atau keraguan terhadap kelanjutan fiskal.

Sebab itu, masalah fundamental tidak hanya disebabkan oleh ekspansi fiskal, melainkan kualitas dan kredibilitas fiscal signaling. Ketika investor meragukan keberlanjutan defisit dan utang, premi risiko dapat meningkat, mendorong kenaikan yield SBN, serta tekanan terhadap rupiah. Konsekuensinya janji pertumbuhan berpotensi runtuh oleh faktor cost yang melambung.

Dalam konteks Indonesia, studi perihal keberlanjutan fiskal memang menunjukkan jika kredibilitas kebijakan fiskal merupakan dimensi esensial dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan negara (Kuncoro, 2017). Prinsipnya, kredibilitas yang terjaga bisa menekan risiko sovereign risk sekaligus memberi ruang gerak yang cukup untuk merespons shock ekonomi di masa mendatang.

Dengan kata lain, ambisi pertumbuhan rezim Prabowo menghadapi dilema antara policy activism dan disiplin makroekonomi. Program yang ekspansif dapat memperkuat trend permintaan dan pertumbuhan manakala ditopang oleh penerimaan yang memadai serta meningkatkan efisiensi belanja dan strategi pembiayaan program pemerintah yang lebih kredibel.

Namun, ekspansi yang tidak memiliki jangkar fiskal yang jelas berpotensi memperbesar risk premium, memicu capital outflow, serta memperlemah rupiah. Sehingga kredibilitas kebijakan tidak dideterminasi oleh seberapa besar APBN dibelanjakan, melainkan oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan setiap ekspansi fiskal mempunyai sumber pembiayaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Ujian Kredibilitas Fiskal

Nota keuangan bukan hanya kalkulasi penerimaan dan belanja. Dokumen ini merupakan representasi trade-off antara dorongan pertumbuhan dan disiplin fiskal. Dari perspektif emerging market, efektivitas stimulus bukan sekedar dideterminasi oleh besarnya fiscal multiplier, melainkan pula oleh kapasitas pembiayaan dan kredibilitas kebijakan dalam jangka menengah.

Ketika utang dan kebutuhan pembiayaan meningkat, kerentanan terhadap transformasi kondisi finansial global hendak membesar (IMF, 2018). Dengan demikian, ekspansi fiskal harusnya dilihat dari aspek dampak terhadap permintaan agregat, sekaligus dari aspek keberlanjutan fiskal. Ekspansi tanpa kepastian keberlanjutan akan membengkakan cost utang dan merusak stabilitas makroekonomi.

Dari sudut pandang ini, belanja pemerintah berisiko meningkatkan output melalui efek permintaan, sekalipun besarnya multiplier bergantung pada kondisi ekonomi, komposisi belanja hingga bagaimana respons sektor swasta. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal bisa mempengaruhi konsumsi dan aktivitas ekonomi melalui berbagai kanal transmisi (Blanchard & Perotti, 2002).

Akan tetapi efek positif tidak bersifat otomatis. Kalau ekspansi dimaknai tidak konsisten dengan kapasitas penerimaan dan/atau kerangka fiskal jangka menengah, stimulus bisa meningkatkan risk premium dan biaya pembiayaan. Konsekuensinya terhadap manfaat pertumbuhan yang diharapkan dari ekspansi tersebut akan tergerus oleh pembengkakan beban utang dan ketidakpastian pasar.

Sebab itu, pidato kenegaraan pada 14 Agustus nanti bisa menjadi instrumen komunikasi kebijakan yang membentuk ekspektasi investor. Dalam logika efficient market hypothesis, informasi publik yang relevan secara ekonomi segera terpotret dalam harga aset (Fama, 1970). Sementara itu, dalam lensa signaling theory, kredibilitas suatu sinyal bergantung pada kapasitas pengirim dalam menunjukkan komitmen yang dapat diverifikasi (Spence, 1973).

Dengan kerangka tersebut, pasar tidak semata-mata menilai optimisme yang terpancar di dalam sebuah pidato, melainkan bagaimana membingkai narasi pertumbuhan dengan angka defisit, strategi pembiayaan, asumsi makro dan konsistensi implementasi. Secara implikatif, reaksi IHSG, rupiah maupun SBN atas penyampaian RAPBN berkorelasi erat dengan ekspektasi yang terbentuk sebelumnya.

Jika substansi kebijakan menunjukkan diferensiasi secara material dari ekspektasi pasar. Sementara perubahan harga aset berisiko muncul sebagai respons terhadap informasi baru. Artinya jika dalam momentum kenegaraan sebuah pidato hanya mengulang narasi dan komitmen yang telah terantisipasi, maka dampaknya terhadap kemungkinan lebih terbatas.

Di Indonesia, berbagai studi mengenai peristiwa politik menunjukkan bahwa informasi politik cenderung berkorelasi dengan perubahan abnormal return dan trading volume activity, kendati intensitas responnya sangat bergantung pada jenis peristiwa dan situasi pasar. Maka retorika politik hanya akan berdampak riil pada pasar kalau disokong sinyal fundamental yang benar-benar dipercaya investor.

Persoalan ini semakin relevan apabila RAPBN 2027 berhadapan dengan ketidakpastian domestik dan global. Literatur memotret kalau peningkatan economic policy uncertainty berkaitan dengan tingkat investasi, output serta kesempatan kerja (Baker, et.all, 2016). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dituntut memberikan anchor bagi ekspektasi tanpa memicu ketidakpastian baru.

*Rudi Hartono, M.Sos, Peneliti Reform Syndicate