Relasi Indonesia-Iran Pasca Khamenei

Panggung kekuasaan Iran menjadi sorotan publik setelah serangan gabungan Amerika- Israel, pada 28 Februari 2026, menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan ini menuai kecaman dunia internasional karena dinilai sebagai pembunuhan berencana terhadap kepala negara yang berdaulat. Insiden ini memicu eskalasi geopolitik regional Timur Tengah.

Iran selaku arsenal rudal dan drone di kawasan memberikan respon destruktif terhadap aset strategis Amerika di wilayah Teluk, seperti pangkalan militer di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania serta Irak. Respon ini merupakan bentuk komitmen akan janji Iran bahwa jika Amerika berani menyerang Iran maka setiap aset strategis Amerika di kawasan menjadi target sah untuk diserang.

Di tengah eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tampuk kekuasaan tertinggi Iran pasca kesyahidan Ali Khamenei, menyisakan tanda tanya akan sosok penerus. Pertanyaan ini sangat fundamental bagi negara yang sedang dihadapkan pada situasi konflik yang eksistensial. Akan tetapi skenario terburuk dari ini tampaknya telah diantisipasi Iran sejak jauh-jauh hari.

Selang satu pekan setelah Iran secara resmi mengumumkan kesyahidan Khamenei, pada 1 Maret 2026, Majelis Ahli Iran memilih dan menetapkan Mojtaba Khamenei selaku figur baru pemimpin tertinggi Iran. Terdapat dua hal yang bermakna dari terpilihnya Mojtaba sebagai supreme leader, yakni runtuhnya agenda penggulingan rezim oleh Amerika dan sosok Mojtaba yang dikenal lebih progresif.

Artinya proses transisi kepemimpinan Iran bukan bermakna simbolik sekedar suksesi, melainkan secara esensial, proses ini menjadi sinyal untuk aliansi Amerika-Israel kalau Iran tetap berada dalam garis perlawanan melalui Mojtaba Khamenei. Sinyal kontinuitas ideologi menegaskan kebijakan konfrontatif Iran tidak akan berubah kendati pemimpin berganti (Apnews.com, 10/3/2026).

Dalam situasi yang unpredictable, dimana situasi keamanan kawasan terus eskalatif dan munculnya gejolak harga energi, Indonesia secara mengejutkan muncul selaku kekuatan diplomasi. Tawaran Presiden Prabowo menjadi mediator merupakan manifestasi politik bebas-aktif dan non-blok, yang secara historis, menurut Siti M. Setiawati (2024) praktik diplomasi di Timur Tengah konsisten sebagai fasilitator.

Landasan ini menjadi penting dalam melihat bagaimana future hubungan Indonesia dan Iran di bawah rezim baru: Mojtaba Khamenei dan Prabowo Subianto. Apakah hubungan kedua negara dengan lintasan mazhab yang berbeda - Sunni dan Syiah - akan renggang setelah transisi dan Board of Peace? Studi Mitro Prihantoro, et.all., (2025) menunjukkan kalau kerenggangan relasi hampir mustahil terjadi.

Kemustahilan hubungan bilateral yang renggang tidak terlepas dari kesamaan identitas sebagai negara berpenduduk muslim sehingga menciptakan solidaritas dan kepentingan kolektif dalam Organisasi Kerjasama Islam dan BRICS yang lebih esensial daripada soal perubahan kepemimpinan. Jadi dalam lensa geopolitik hubungan kedua negara, setelah Khamenei, berpotensi menguat.

Siapa Mojtaba Khamenei?

Mojtaba Hosseini Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei, merupakan supreme leader ketiga Republik Islam Iran yang menjabat di tengah eskalasi konflik Amerika-Iran. Sosok baru ini dikenal sebagai figur progresif yang secara historis, tercatat, pernah bergabung dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dan terlibat di dalam perang regional Iran-Irak di medio 1980-an (IDN Financials, 9/3/2026).

Jejak historis ini menunjukkan jika sosok Mojtaba bukan hanya putra ulama kharismatik yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade lamanya dan secara religio-politik dianggap sebagai orang terpenting kedua dalam dunia Syiah. Kiprahnya yang membentang dalam aras politik dan militer Iran menunjukkan jika Mojtaba merupakan figur penting dibalik struktur kekuasaan negara (Gulfnews.com, 9/3/2026)

Tidak heran bila sebagian analis geopolitik menilai kemunculan Mojtaba selaku supreme leader menjadi kabar buruk bagi aliansi Amerika-Israel karena Iran secara meyakinkan mengirim sinyal akan kesiapan dalam melawan tekanan Barat (Latimes.com, 9/3/2026). Hal ini tidak terlepas dari pengalaman mumpuni Mojtaba dan jaringan yang solid dalam kekuatan militer, IRGC dan ulama.

Selain itu sosok Mojtaba juga dikenal tegas karena sikapnya yang anti-kompromi dengan Barat. Karenanya Alex Vatanka, peneliti Middle East Institute, menilai kalau kemunculan akan memperkuat resistensi yang progresif yang melebihi pendahulunya (English.aaj.tv, 9/3/2026). Karakteristik kepemimpinan seperti ini jelas relevan dan menjadi nilai lebih dalam menghadapi aliansi Amerika-Israel.

Karenanya sejak nama Mojtaba mengorbit sebagai salah satu nominator supreme leader, Donald Trump secara terang menunjukkan penolakannya dengan menyebutnya sebagai figur yang “unacceptable” dan karena itu Trump menunjukkan intensi untuk melakukan intervensi dalam suksesi pemilihan supreme leader. Hanya saja intensi ini pada akhirnya pupus sebelum berkembang.

Kini Mojtaba Khamenei telah resmi menkhodai Republik Islam Iran di tengah badai yang berkecamuk. Kehadirannya tidak lagi dinilai sebagai bagian dari klan penguasa lampau, melainkan secara substansial akan menentukan masa depan konflik Amerika-Iran, serta lanskap geopolitik kawasan. Secara teoritis, hal ini mempertajam antagonisme ke dalam clash of civilizations.

Dalam konstruksi clash of civilizations, yang dipelopori oleh Samuel Huntington (1993), konflik Iran melawan aliansi Amerika-Israel dan penunjukkan Mojtaba mencerminkan contoh klasik dari “fault line war”. Perspektif ini menegaskan kalau konflik berlangsung di sepanjang garis patahan (fault lines) antara peradaban yang berbeda dan cenderung bertentangan satu sama lain.

Amerika merupakan representasi dari western civilization yang turut mempromosikan nilai-nilai sekuler-liberal, sementara dari spektrum yang lain, Iran merepresentasikan peradaban Islam-Syiah secara terang menolak 'universalisme' Barat. Penolakan ini tidak bertumpu pada pertimbangan subjek “kebencian”, namun mengakar secara ideologis di sepanjang lintasan sejarah Iran.

Huntington memang menegaskan jika konflik pasca-perang dingin tidak lagi disebabkan oleh faktor ideologi maupun ekonomi, melainkan faktor budaya dan peradaban. Konflik yang demikian dianggap sebagai bagian dari fase baru dalam evolusi konflik global. Jadi dalam perspektif ini konflik Iran-Amerika dipastikan akan lebih antagonistik lantaran faktor peradaban - budaya maupun religi - jauh lebih esensial.

Relasi Stabil, Tapi Rapuh

Bagi Indonesia dinamika politik domestik Iran pasca Khamenei tidak akan berimplikasi negatif terhadap hubungan bilateral kedua negara. Kemunculan Mojtaba selaku supreme leader tidak dapat dinilai secara skeptis namun juga tidak dilihat secara optimis. Artinya relasi kedua negara akan tetap stabil dan berpotensi menguat tetapi pada batas tertentu cenderung lebih selektif.

Selektivitas ini tidak terlepas dari positioning politik Indonesia yang semenjak beberapa waktu terakhir dinilai oleh sebagian kalangan cenderung dekat dengan Amerika melalui peranan di BoP (Fulcrum.sg, 2/3/2026). Kendati dari perspektif hubungan internasional keputusan terlibat di dewan perdamaian menjadi cerminan dari strategi hedging, yakni menjaga fleksibilitas di tengah dinamika geopolitik.

Hanya saja strategi hedging, baik dalam kerangka BoP bersama Amerika maupun BRICS, justru dibingkai sebagai praktik politik luar negeri yang bergerak secara sentrifugal dari prinsip bebas-aktif yang nir-otentik. Persepsi yang demikian membuat ruang diplomasi Indonesia menjadi terbatas akibat, secara empirik, inisiatif mediasi muncul dari negara anggota BoP yang dibentuk Amerika.

Karena itu secara geopolitik, prinsip bebas-aktif dari politik luar negeri Indonesia mulai dihadapkan pada ujian sejarah di tengah meningkatnya rivalitas. Sehingga pada konteks ini pilihan relevan untuk Indonesia masuk dalam kalkulasi realis-pragmatis: menavigasi dinamika geopolitik tanpa harus memihak pada blok manapun, sembari mengupayakan fleksibilitas strategi diplomasi untuk menghindari sanksi.

Tidak heran kalau sejak awal, Prabowo sudah menunjukkan prioritas untuk de-eskalasi, melalui tawaran mediasi. Terlepas kalau tawaran mediasi ini lantas ditolak secara halus, namun yang jelas, tawaran tersebut paralel dengan dinamika sejarah Indonesia di arena diplomasi Timur Tengah yang secara konsisten tampil sebagai mediator, tetapi bukan di dalam arti menentukan arah negosiasi.

Secara prinsipil Indonesia dapat memainkan peran sebagai mediator potensial di dalam konflik Amerika-Iran. Kendati niat baik tersebut sudah diutarakan, namun tidak sedikit publik domestik yang skeptis lantaran kecenderungan paradoks yang inheren dari sikap Prabowo. Di satu sisi terlibat dalam BoP bersama Trump, sementara di sisi lain memberi tawaran mediasi pada Iran.

Kalau ini dilihat dalam kerangka teoritis maka tawaran mediasi Prabowo mencerminkan apa yang disebut oleh Robert Putnam (1988) sebagai permainan dua tingkat (two-level games). Di ranah domestik hendak meredam amarah publik akibat tindakan agresi serta partisipasi di BoP. Sementara pada ranah global mediasi jadi sarana memperkuat relasi tanpa kehilangan kredibilitas sebagai “peacemaker”.

Menariknya, sekalipun secara bilateral Indonesia-Iran memiliki relasi kuat, namun relasi tersebut dalam konstruksi Clash of Civilizations tampak rapuh untuk solidaritas sebagai sesama Muslim. Kerapuhan tidak terlepas dari adanya fault line mazhab Sunni-Shia. Jadi dalam perspektif ini relasi tidak abadi, namun hanya bersifat sementara untuk melawan “peradaban Barat”.

Kesimpulan

Banyak analis menilai bahwa, di tengah situasi konflik yang bermuara pada terbunuhnya supreme leader Iran, ruang-ruang kompromi relatif sulit direalisasikan. Pasalnya agenda mendesak di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei adalah memperkuat survivalitas negara dan merespon tekanan eksternal. Semua ini jelas membuat peluang keberhasilan mediasi Indonesia sangat kecil.

Kendati demikian, tawaran mediasi Indonesia tetap mempunyai nilai diplomatik dimana upaya tersebut menjadi bagian inheren di dalam mempertahankan legitimasi politik dan kepercayaan di masa Iran. Selain itu upaya mediasi menunjukkan komitmen, konsistensi dan loyalitas Indonesia terhadap peranan konstruktifnya dalam mendorong penuntasan konflik untuk terciptanya perdamaian abadi.

Dalam konteks ini, dinamika hubungan Iran-Indonesia di bawah kepemimpinan Mojtaba dan Prabowo tidak terlepas dari kalkulasi geopolitik masing-masing pemimpin sebagai upaya memperkuat keamanan rezim di ranah domestik. Sebagai pimpinan yang datang di tengah dinamika konflik, tentu, konsolidasi kekuasaan politik-militer menjadi penting bagi diupayakan oleh Mojtaba.

Sementara dari perspektif Prabowo, momentum geopolitik Timur Tengah dapat menjadi instrumen memperkuat posisi politik pemerintahan sekaligus meredam tekanan-kritik di ranah domestik melalui langkah-langkah diplomatik di panggung global, sebagaimana tercermin dari inisiatif mediasi. Jadi persoalan keamanan rezim di ranah domestik lebih determinan daripada kekuasaan politik.

Hal ini kompatibel dengan konsep subaltern realism dari Mohammed Ayoob (1998) yang menegaskan bila kebijakan luar negeri dari negara-negara “dunia ketiga” sejatinya tidak sepenuhnya murni lahir dari kepentingan kekuasaan politik, melainkan cenderung lebih tertuju pada keamanan rezim. Singkatnya kebijakan luar negeri hanya alat survivalitas domestik, tapi driver utamanya adalah keamanan rezim.

Karenanya hubungan Indonesia-Iran di bawah rezim baru, dalam waktu dekat, pastinya tetap stabil. Bahkan jika upaya mediasi berhasil atau eskalasi konflik menurun, kedua negara ini memiliki potensi relasi yang semakin menguat. Ini bisa menjadi peluang agar menaikkan peranan global Indonesia sebagai representasi suara-suara muslim moderat yang punya loyalitas pada nilai-nilai perdamaian***

Ditulis oleh Rudi Hartono (Peneliti Reform Syndicate)