Resiliensi Politik Lintas Blok ala Prabowo

Dunia kini berada dalam bayang-bayang kekacauan. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah menciptakan gangguan pasokan energi melalui Selat Hormuz. Saat harga melonjak (Reuters, 17/3/2026), net oil importer dihadapkan pada ketidakpastian. Bagi Indonesia, yang tercatat bergantung impor satu juta barel crude oil, konflik geopolitik bukan hanya ancaman abstrak, tapi krisis potensial ketahanan energi.

Dalam kondisi volatile dan unpredictable, kunjungan kenegaraan Prabowo ke sejumlah negara, menjadi cermin paling tajam bagaimana kemampuan adaptasi di ejawantah agar bisa bertahan dan memanfaatkan peluang di tengah gejolak yang tidak berpangkal. Pada 13-14 April 2026, Prabowo, melakukan lawatan diplomatik: dari Moskow, lalu beranjak ke Perancis (Antara News, 14/4/2026).

Langkah ini merupakan simbol paling konkret bahkan politik luar negeri kini dinavigasi secara berani demi menjajaki peluang kerjasama dengan berbagai kekuatan tanpa harus terjebak pada orbit manapun. Baik kunjungannya ke Rusia maupun Perancis, esensinya, bukan keberpihakan tapi untuk bertransaksi. Hal ini tercermin dari kesepakatan energi antara Indonesia dan Rusia (Liputan6, 14/4/2026).

Dinamika ini, secara implisit, menunjukkan adanya pergeseran pandangan politik bebas aktif dari yang sebelumnya cenderung defensif dan reaktif menjadi proaktif: bertahan sekaligus bertindak mengejar peluang di tengah turbulensi (Emmers, 2018). Resiliensi politik lintas blok yang di orkestrasi Prabowo mencerminkan kemampuan adaptasi yang lebih dinamis di dalam dunia yang multipolar.

Adaptasi ini memungkinkan Indonesia tidak terperangkap dalam pilihan naratif apakah “pro-Rusia” atau “pro-Barat”. Prinsipnya jika kerjasama dapat menciptakan keuntungan untuk ketahanan energi dan kepentingan nasional, maka segala kemungkinan tindakan patut dipertimbangkan. Meski pendekatan ini cerdik karena bisa mendiversifikasi risiko di tengah gejolak, namun bukan berarti tanpa resiko.

Bagaimana juga kebebasan untuk melangkah dan menentukan arah dapat menimbulkan persepsi “main dua kaki” di arena internasional. Persepsi ini cenderung negatif lantaran mengkonstruksi Indonesia sebagai entitas pragmatis - kalau bukan oportunis. Meskipun kalau dilihat dalam konteks bebas-aktif, resiliensi lintas blok merupakan upaya strategic statecraft dan multi-alignment.

Fakta Kunjungan

Kunjungan Prabowo ke Rusia tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi empiris sehubungan dengan ketahanan energi domestik yang tengah dihadapkan pada ancaman krisis akibat ketegangan geopolitik. Ada gap dalam struktur energi, antara produksi minyak sebesar ±600 ribu barel per hari (Kontan, 1/1/2026), dengan kebutuhan domestik mendekati 1,5–1,6 juta barel per hari, sehingga rentan atas fluktuasi.

Dengan fakta ini, maka kunjungan Prabowo ke Rusia bukanlah diplomasi medioker, tapi menjadi bagian dari strategic statecraft, yaitu menyatukan perencanaan strategi dengan instrumen kekuasaan demi mencapai national interest (Baldwin, 1985). Sehingga dalam kerangka energy security (Yergin, 2006), kerjasama energi dengan Rusia bukan sekedar alternatif, tetapi upaya sistematis untuk menutup supply gap.

Rusia merupakan salah satu produsen energi terbesar dunia, dimana kapasitas produksi minyak sebesar 9,87 juta barel per hari (Visual Capitalist, 25/3/2026), di luar cadangan gas alam. Sehingga suplai jangka panjang dapat memberikan Indonesia akses terhadap energi yang stabil di luar dari kawasan Timur Tengah yang secara historis tampak lebih rentan terhadap gejolak geopolitik.

Alih-alih menempatkan lawatan ke Moskow sebagai tindakan yang bermasalah lantaran beresiko menciptakan persepsi pemihakan, justru manuver strategis Prabowo di tengah gejolak geopolitik yang volatile dan unpredictable, mencerminkan sebaliknya: kelanjutan dari strategi hedging. Dalam kerangka multi-vector diplomacy (Cooley, 2012), langkah Prabowo bukan bandwagoning pada kekuatan tertentu.

Kalau bersama Rusia kerjasama bilateral diorientasikan pada resiliensi energi domestik, maka dengan Eropa kemitraan yang dibangun lebih tertuju pada investasi dan teknologi, sementara Amerika lebih difokuskan pada urusan pertahanan. Corak kemitraan seperti ini, secara instrumental, dapat memperkuat kedudukan Indonesia sebagai middle power yang otonom dan adaptif.

Karena itu diversifikasi pasokan energi dari Rusia, meskipun bukan preferensi ideologis melainkan pragmatisme, tetap menjadi instrumen mitigasi risiko yang rasional. Pilihan ini relevan lantaran negara tidak lagi pasif dan reaktif, namun proaktif dalam menjawab tantangan sebelum krisis melanda. Singkatnya kerjasama energi ini merupakan pondasi bagi arsitektur energi yang resilien.

Hedging Cerdas

Dalam kerangka ekonomi politik, resiliensi bukan hanya tentang kemampuan bertahan dari guncangan, melainkan secara krusial menyangkut kapasitas untuk beradaptasi dan bangkit (Tierney, 2014), termasuk memanfaatkan krisis selaku peluang strategis. Realita geopolitik yang bergejolak menjadi contoh bagaimana Prabowo menavigasi Indonesia dalam upaya membangun resiliensi yang aktif dan adaptif.

Gangguan atas rantai pasok energi tidak hanya disikapi secara defensif, melainkan turut disiasati melalui strategi diversifikasi sumber energi, yang ditandai dengan membangun kerjasama bersama Rusia. Pendekatan yang lebih proaktif memungkinkan Indonesia tak terjebak ke dalam pilihan tunggal pasokan energi. Kehadiran Rusia dapat dimanfaatkan secara instrumental sebagai alternatif bagi national interest.  

Pola semacam ini sejatinya kompatibel dengan prinsip politik bebas-aktif yang notabene menjadi landasan fondasional diplomasi Indonesia (Natalegawa, 2018). Namun dalam praktik kontemporer, prinsip tersebut mengalami reinterpretasi yang pragmatis. Istilah pragmatis, dalam konteks ini tidak bermakna negatif, melainkan pilihan rasional untuk memitigasi potensi pemihakan terhadap blok tertentu.

Jika berangkat dari perspektif ini, maka secara esensial, keterlibatan Indonesia di arena multilateral tidak secara otomatis mencerminkan komitmen ideologis. Kesadaran untuk tidak memihak menandakan kalau keterlibatan multilateral maupun kerjasama bilateral hanyalah dimaksudkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas ruang manuver diplomasi, baik untuk urusan ekonomi maupun geopolitik.

Karena itu lawatan terbaru Prabowo ke Rusia dan Perancis sejalan dengan karakteristik negara modern, seperti dikonstruksi Keohane dan Nye (1977), yang tidak terikat pada aliansi yang kaku. Bermanuver di antara spektrum politik yang antagonistik merupakan langkah strategis dalam membangun jejaring hubungan kemitraan yang profitable bagi kepentingan nasional.

Strategi hedging yang adaptif yang hendak di orkestrasi Prabowo melalui kemitraan ke Rusia sembari membuka kanal dengan Barat berpotensi membawa benefit strategis bagi Indonesia. Potensi benefit, setidaknya, dapat dilihat dalam tiga aspek: resiliensi pasokan energi tanpa bergantung pada satu kawasan pemasok, terbukannya alternatif investasi di luar dari sistem Barat, dan bargaining position yang kuat.

Hal ini juga diperkuat dengan studinya Drezner (2021) yang menjelaskan bahwa negara yang mampu melakukan diversifikasi dan diplomasi cenderung lebih tahan akan gejolak global. Karenanya langkah kerjasama Prabowo seakan membawa prinsip bebas-aktif ini melampaui kata netralitas. Mengingat dorongan memperkuat resiliensi membutuhkan kemampuan navigasi yang dinamis dan adaptif.

Resiliensi Yang Presisi

Pendekatan lintas blok yang adaptif merupakan keharusan di tengah rivalitas kekuatan great power. Sebab membangun resiliensi tidak hanya berhenti pada kapasitas adaptasi, melainkan juga disertai kemampuan menyerap resiko tanpa harus kehilangan legitimasi eksternal maupun kohesivitas internal. Karena corak lintas blok efektif jika dilandaskan pada konsistensi diplomasi dan transparansi kebijakan.

Secara teoritis pendekatan ini merupakan upaya memaksimalkan kepentingan nasional yang direpresentasikan melalui diversifikasi kemitraan energi bersama Rusia. Corak ini bisa menjadi katalisator dalam memutus ketergantungan pasokan energi domestik pada satu kutub kekuatan. Dengan membuka kanal alternatif memungkinkan Indonesia dapat mengurangi kerentanan struktural akibat dinamika geopolitik. 

Hal ini sejalan dengan cara pandang bahwa dalam sistem internasional yang cenderung anarkis, corak pendekatan lintas blok yang adaptif merupakan kekuatan. Sehingga pada setiap kerjasama yang dibangun semuanya harus dilakukan secara terukur dan cermat. Tujuannya agar tidak memunculkan persepsi pemihakan yang bisa mengundang risiko berupa sanksi akibat rivalitas antar kekuatan.

Persis di titik inilah pendekatan lintas menunjukkan relevansinya bila setiap keputusan luar negeri merupakan instrumen untuk menjaga otonomi strategis negara tanpa harus mengorbankan reputasi global. Reinterpretasi bebas-aktif yang menjiwai pendekatan lintas blok berangkat dari kenyataan multipolaritas yang sepenuhnya berbeda dari masa perang dingin yang hanya memunculkan dua kutub ideologis.

Jika pendekatan lintas blok dikelola secara baik, Indonesia berpotensi keluar selaku role model middle power diplomacy yang mampu menavigasi tantangan geopolitik mutakhir, melalui kerjasama yang simultan tanpa terjebak ke dalam obit manapun. Ini bukan soal keberanian. Mengingat prinsip resiliensi adalah tentang presisi dalam menyeimbangkan risiko dengan peluang: bukan sekedar aktif, tapi terukur. Dengan demikian, kapan harus mendekatan dan kapan harus menjaga jarak harus pada waktu yang tepat.

*Rudi Hartono, M.Sos, Seorang Peneliti Reform Syndicate