Safari Politik Jokowi: Risiko Delegitimasi Simbolik Rezim Prabowo?

Safari politik Jokowi di Lampung, pada 26 Juni 2026, menandakan babak baru dinamika politik nasional. Sosok yang sebelumnya mengklaim ingin kembali ke kampung halaman dan beristirahat, di Kota Solo, untuk menikmati masa purna bakti sebagai Presiden ke-7 Indonesia, kini bergerak aktif melakukan safari politik yang direncanakan akan menyisir 38 provinsi, di Indonesia.

Langkah agresif tersebut tidak hanya meruntuhkan narasi normatif tentang masa purna baktinya tersebut, melainkan pula membangkitkan ingatan publik terkait sosoknya yang digambarkan oleh mantan koresponden Financial Times Ben Bland (2020) sebagai Man of Contradiction. Terlepas dari inkonsistensi antara retorika dan tindakan, safari politik Jokowi jelas tidak bisa dibaca sederhana.

Secara diplomatis, safari Jokowi memang diklaim demi memberikan motivasi struktural dan memenuhi undangan relawan di akar rumput. Namun dibalik seremonial ini, secara simbolik, manuver tersebut menegaskan repositioning politik Jokowi pasca-2024, yang lebih kalkulatif. Kemunculannya di Lampung dengan atribusi Partai Gurem memberikan pesan politik bahwa pengaruhnya belum pudar.

Dalam literatur akademik, kekuatan pengaruh Jokowi yang masih bertahan dapat dibaca melalui konseptualisasi Max Weber (1978) tentang charismatic authority, yang hendak diperbaharui dalam kajian personalistic politics di Asia Tenggara. Pandangan ini melihat bahwa legitimasi berbasis figur personal sulit ditransfer secara mutlak kepada suksesor institusionalnya.

Keputusan Jokowi untuk kembali aktif dalam panggung politik pada akhirnya memantik anomali dalam proses pengalihan legitimasi. Faktanya Jokowi masih tetap menjadi pusat gravitasi emosional yang ditandai oleh antusiasme jutaan pendukung dan simpatisannya yang sebagian besar diantaranya merupakan pendukung utama Prabowo-Gibran dalam suksesi elektoral 2024 lalu.

Besarnya kontribusi Jokowi terhadap kemenangan elektoral Prabowo yang signifikan di 2024 bukan sekedar klaim subjektif, melainkan dikonfirmasi dalam berbagai studi-studi empirik. Jokowi effect, baik secara mesin politik maupun legacy pemerintahan, tetap jadi faktor determinan di balik pemerintahan Prabowo. Jadi safari ini adalah upaya strategis agar Jokowi tetap relevan dalam percaturan politik.

Tentu manuver tersebut bukan tanpa konsekuensi. Bagi publik langkah Jokowi beresiko menciptakan “matahari kembar” dalam arsitektur politik nasional. Apalagi faktor Jokowi effect di balik kemenangan Prabowo, jelas manuver Jokowi berpotensi mendelegitimasi otoritas simbolik pemerintahan Prabowo yang saat ini sedangkan dihadapkan dengan berbagai problem kompleks ekonomi-politik.

Di tengah situasi transisi kekuasaan yang belum sepenuhnya terlembagakan secara legal rasional, serta kompleksitas persoalan ekonomi politik domestik dan global, ditambah basis grassroot yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Maka safari politik Jokowi bukan hanya menjadi sinyal yang ditujukan kepada PDIP, melainkan pula kepada pemerintahan Prabowo itu sendiri.

Repositioning Politik

Atribusi PSI yang melekat dalam safari politik Jokowi di Lampung bukan sekedar pilihan fashion agar terlihat estetik secara visual, melainkan deklarasi radikal akan repositioning politiknya, melalui identitas baru pasca-kekuasaan. Kendati gejala ini sudah terbaca dari kontestasi Pemilu 2024, namun manuvernya kali ini menegaskan penghapusan sisa-sisa memori institusional di PDIP.

Data-data faktual, setidaknya, memperkuat bacaan ini. Dalam rangkaian kegiatan politik Jokowi, di berbagai kesempatan, hendak disokong oleh infrastruktur PSI dengan tujuan krusialnya adalah masuk ke Senayan di 2029 (Kompas, 26/6/2026). Sebab itu, manuver tersebut bukan sekedar silaturahmi, melainkan agenda jangka panjang yang terstruktur dan kompleks.

Penetrasi dini Jokowi seolah mengisyaratkan bahwa pertarungan politik jangan sampai terjebak dalam jeddah yang panjang. Ingatan publik yang singkat mengharuskan sebuah kehadiran konsisten agar figur, legacy dan pengaruh politik tetap relevan dalam memori kolektif publik. Dengan ini yang dilakukan Jokowi bukan menunggu momentum, namun menciptakannya secara simultan dan simbolis.

Secara teoritis, dinamika ini mengafirmasi tesis Dan Slater (2018) tentang personifikasi politik, dimana institusi partai politik kontemporer cenderung tereduksi menjadi arena privat untuk menjaga resiliensi kepentingan. Pada dasarnya masalah ini bukanlah gejala spesifik di satu partai. Personalisasi politik sudah menjadi fenomena umum dalam aras politik Indonesia kontemporer.

Dengan menempatkan Lampung sebagai tujuan perdana safari politik, tentu pilihan ini bukan tanpa makna. Secara simbolik, Lampung dikenal sebagai daerah yang identik dengan Gajah, yang notabene adalah simbol PSI. Secara geografis, Lampung merupakan gerbang Sumatera yang strategis untuk jadi laboratorium awal dalam merawat jejaring “Jokowisme” di luar pulau Jawa.

Atas dasar itulah, langkah Jokowi dapat dimaknai sebagai manuver terorganisir dalam memperkuat pengaruh politiknya yang dilakukan secara sistematis dan simbolis, bukan hanya mengandalkan popularitas residual. Penetrasi dini yang kalkulatif, pada akhirnya, memaksa mesin PSI bergerak di luar siklus elektoral. Hal ini hendak memberi tekanan bagi Prabowo dengan kehadiran alternatif Jokowi.

Delegitimasi Simbolik

Penetrasi lapangan yang dilakukan Jokowi, melalui safari politiknya, beresiko membelah atensi publik. Pengaruhnya yang masih hangat dalam memori publik menjadi tantangan serius bagi Prabowo. Sebab dalam presidensialisme, pusat gravitasi harus terkosentrasi mutlak pada Presiden yang menjabat, bukan malah terpecah yang pada akhirnya dapat memantik perbandingan gaya kepemimpinan.

Kehadiran konstan Jokowi di tengah masyarakat, rentan menggerus kemandirian politik Prabowo yang kerap dipersepsikan berada dalam bayang-bayang Jokowi. Terlebih fakta Jokowi effect dalam suksesi elektoral Prabowo-Gibran, serta proses transisi charismatic authority Jokowi ke legal-rational authority Prabowo yang belum selesai, tentunya dapat membalikan narasi otonomi rezim menjadi ketergantungan.

Proses transisi yang belum selesai justru melahirkan risiko bertahannya model personal rule yang mengerdilkan otonomi rezim baru (Mietzner, 2025). Dinamika relasi Prabowo dan Jokowi, sebagaimana laporan Tempo, tampaknya berada dalam friksi simbolik yang ditandai oleh minimnya keterlibatan Jokowi dalam agenda resmi. Hal ini jelas menandai ruang kritis bagi terciptanya hubungan antagonistik.

Selain itu penetrasi lapangan oleh Jokowi juga menyisakan dilema loyalitas yang hendak menggejala di akar rumput. Basis-basis sosial Jokowi yang sangat antusias menyambut safari politiknya, menunjukkan bahwa basis tersebut tidak benar-benar bermigrasi jadi pemilih loyal Prabowo-Gerindra. Di titik inilah batasan loyalitas dalam patronase politik itu lantas menjadi kabur.

Di tengah menghangatnya isu ekonomi, living cost dan ujian implementasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) membuat kerentanan rezim Prabowo semakin nyata. Komparasi gaya kepemimpinan antara Prabowo dengan pendahulunya akan menjadi pelatuk yang sensitif. Di level elite, sensitivitas ini dapat melahirkan fragmentasi. Sementara di akar rumput, public trust menjadi taruhan.

Memang survei Poltracking Indonesia (2026) menunjukkan jika tingkat approval rating Prabowo-Gibran berada di atas 70 persen. Namun hasil ini bisa melemah jika persepsi publik terus dibenturkan dengan problem sosial-ekonomi dan retaknya kongsi politik antara Jokowi-Prabowo (Tempo.co, 21/6/2026). Bagaimanapun juga akumulasi modal simbolik oleh mantan presiden tetap berpotensi menjadi zero-sum game legitimasi.

Asuransi Dinasti

Safari politik intensif yang di orkestrasi Jokowi merupakan manifestasi pragmatis untuk kepentingan melanggengkan dinastinya. Karena itu, selain menghidupkan kembali basis sosial, seperti jejaring relawan, safari tersebut juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat infrastruktur PSI. Dengan pondasi politik yang terkonsolidasi secara kuat, bargaining Jokowi akan lebih diperhitungkan.

Dalam studi-studi politik Indonesia pasca-reformasi, sebagaimana terekam dalam kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) tentang klientelisme, kekuatan politik di Indonesia masih sangat bergantung kepada personalisasi politik dan jaringan patronase. Jika dinamika politik berujung pada pecah kongsi Prabowo-Gibran, maka Jokowi sudah memiliki politik alternatif yang siap digerakkan.

Jadi penetrasi lapangan yang dilakukan Jokowi sejak dini bersandar pada kalkulasi yang strategis sebagai bagian dari diversifikasi risiko terhadap dinamika politik yang dinamis dan unpredictable. Dengan penetrasi ini akan memicu konsekuensi perebutan pengaruh di tingkat akar rumput. Secara politik hal ini dapat menciptakan pembelahan loyalitas di kalangan konstituen.

Manuver politik yang berlangsung di luar waktu normal elektoral menghadirkan pesan politik yang kuat bahwa Jokowi menolak peran tradisional sebagai elder statesman yang pasif dan netral. Alih-alih membatasi diri di balik panggung politik, sebaliknya dorongan untuk tampil di panggung depan menjadi keharusan dalam mempertahankan pengaruh politik di tengah rezim yang berusia muda.

Secara jangka panjang, safari ini yang agresif dapat memicu lahirnya dualisme simbolik yang beresiko menciptakan erosi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo. Dari ekonomi, dualisme simbolik bisa menciptakan dilema ketidakpastian bagi para pemilik modal. Arah kebijakan menjadi sulit diprediksi lantaran friksi internal membuat pilihan kebijakan tidak stabil. Tanpa manajemen elite yang matang, manuver ini dapat menjadi badai menuju kontestasi mendatang.

*Rudi Hartono, M.Sos, Peneliti Reform Syndicate