Swasembada Pangan: Kemenangan Prabowo atau Bom Waktu El Nino?

Swasembada pangan merupakan isu sentral dari pemerintahan Prabowo Subianto yang hendak ditekankan dalam visi ekonominya. Hanya saja isu ini bukan hanya menyangkut urusan ekonomi, melainkan isu strategis yang menurutnya menjadi salah satu indikator dari kemerdekaan suatu bangsa. Ketidakmampuan sebuah bangsa untuk memproduksi pangan adalah cerminan dari ketidak merdekaan.

Pada akhir 2025 lalu, pemerintah telah mengumumkan bahwa swasembada beras dapat tercapai, dimana produksi beras pada periode ini mencapai 34,7 juta ton, yang notabene tertinggi sepanjang sejarah. Semetara per Maret 2025, stok nasional telah mencapai 28 juta ton, sehingga dengan stok tersebut Indonesia diproyeksikan dapat bertahan hampir satu tahun tanpa melakukan impor (Presidenri.go.id, 7/1/2026).

Beberapa pihak memandang ini sebagai kemenangan. Tentu selaku bangsa yang pernah dipandang sebagai negeri agraris memang sudah seharusnya mewujudkan swasembada pangan. Akan sangat paradoks ketika negara yang mempunyai potensi alam justru turut mengintrodusir kebijakan impor. Alih-alih mengatasi persoalan, justru langkah tersebut hanya akan menyeret negeri ini bergantung pada impor.

Ketergantungan pada impor akan melemahkan kemampuan produksi. Karenanya ambisi pemerintah yang memasang target swasembada pangan secara menyeluruh pada kurun waktu tiga tahun menjadi harapan yang layak dipertimbangkan dan diapresiasi. Namun pertanyaannya adalah apakah capaian swasembada merupakan kemenangan permanen, atau hanya sekedar euforia sementara?

Pertanyaan retoris ini penting dikemukakan lantaran swasembada pangan merupakan pilar penting di tengah-tengah gejolak geopolitik dan ancaman perubahan iklim. Inilah dua tekanan potensial yang hendak menghantui isu pangan. Secara geopolitik, persoalan pangan tidak bermakna sebagai komoditas ekonomi, melainkan pada esensinya rentan menjadi instrumen kekuasaan.

Artinya ketergantungan terhadap impor sama halnya mengundang kerentanan strategis, dikarenakan negara-negara yang bergantung pada impor bisa terjebak dalam gangguan rantai pasok manakala gejolak geopolitik berkulminasi pada konflik dan embargo. Kasus Rusia-Ukraina, sebagaimana dijelaskan Feriawan dan Maksum (2026), yang terjebak di dalam konflik membawa dampak gangguan atas pasokan gandum dan lonjakan harga di pasar pangan.

Sementara dalam konteks ancaman perubahan iklim yang kerap memicu cuaca ekstrem dan perubahan musim tanam, jelas ini bisa membawa dampak pada penurunan tingkat produksi dan kenaikan harga pangan. Berdasarkan perkiraan dari BRIN, pada 2026 ini, Indonesia akan dihadapkan pada ancaman El Nino yang berlangsung selama bulan April hingga Agustus (CNN Indonesia, 20/3/2026).

Jadi kalau ditilik dari dua sumber tekanan potensial, tentu perasaan triumfalisme terkait swasembada pangan beresiko menjadi triumfalisme yang parsial dikarenakan persoalan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah yang tidak berpangkal dan potensi El Nino yang dapat menjadi bom waktu. Sebab itu penting menjaga keseimbangan, dimana pada satu sisi swasembada diletakkan sebagai buffer, sementara di sisi yang lain impor hanya pelengkap. Artinya swasembada bukan isolasi total!

Bayang-Banyang El Nino

Capaian peningkatan produksi beras nasional yang signifikan serta stok cadangan beras merupakan prestasi bersejarah dari rezim Prabowo yang patut diapresiasi sebagai satu langkah maju di dalam membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita ketahanan nasional yang lebih tangguh. Hal ini menjadi jawaban atas problematika historis bangsa ini yang kerap dikritik akibat ketergantungan impor.

Momentum rezim Prabowo yang berhasil membalikan trend positif berupa surplus dan swasembada menjadi angin segar bagi kesejahteraan petani dalam negeri. Berdasarkan indikator pendapatan dan daya beli, semisal, nilai tukar petani berhasil mencapai level tertinggi, yakni 123-125 selama periode 2025 (BPS, 5/1/2026). Sementara untuk harga gabah cenderung stabil yang akibat serapan permintaan yang kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan kalau petani menjadi mitra utama dalam agenda-agenda ketahanan pangan. Ini merupakan penegasan akan positioning sebagai subjek ketahanan nasional, bukan sebaliknya: hanya menjadi objek. Karena itu dengan tren positif selama pemerintahan ini menandakan kalau peluang akan pemberdayaan petani akan terbuka luas, baik dalam aspek subsidi pupuk, alsintan dan pembiayaan.

Selaku pilar penting dalam ketahanan nasional, capaian produksi beras dan mengurangi ketergantungan pada impor dan menjadi buffer atas vulnerabilitas geopolitik. Indonesia berpeluang mencapai kedaulatan pangan manakala pemerintah dapat mempertahankan capaian tersebut secara konsisten. Dalam pengertian ini ketahanan pangan bisa menjadi pondasi stabilitas sosial-ekonomi dan keamanan.

Adapun secara makro ekonomi, keberhasilan pemerintah untuk mencapai kedaulatan di sektor pangan akan membawa implikasi positif dalam penghematan devisa karena tidak ada impor. Sehingga dengan demikian trayektori menuju pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi harapan potensial, dimana secara orientasi tidak hanya terjebak pada data-data statistik pertumbuhan namun pula manfaat konkret di masyarakat.

Di dalam kerangka pertumbuhan ekonomi inklusif swasembada dapat dimaknai sebagai katalisator dalam mengentas kesenjangan sosial ekonomi yang secara historis menjadi tantangan bangsa ini. Persoalan kesenjangan merupakan penyebab utama dari problem absennya kesetaraan. Kesetaraan hanya dimungkinkan tercipta kalau kesenjangan sosial ekonomi teratasi.

Tentu saja capaian peningkatan produksi dari pemerintahan ini bukan kebetulan apalagi menganggapnya sebagai sesuatu yang terberi. Capaian ini merupakan dampak dari kerja kolektif antara pemerintah dan petani. Kendati demikian, di masa mendatang, semua ini bukannya nir-tantangan. Ada ancaman El Nino yang bisa menjadi bom waktu terhadap keberlangsungan swasembada.

Sebagai telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan perkiraan saintifik dari BRIN, El Nino kemungkinan akan berlangsung pada April hingga Agustus 2026. Kondisi ini melahirkan kekeringan panjang dan kenaikan suhu mencapai 1,5–2°C (Tempo.co, 20/3/2026). Ini adalah warning yang harus diantisipasi. Sebab konsekuensi yang ditimbulkan terbilang destruktif bagi produksi beras nasional.

Sejumlah pihak memperkirakan bahwa dampak dari El Nino sejatinya bisa menciptakan penurunan produksi beras sebesar lima persen, atau bahkan lebih, di lahan tadah hujan (Kompas, 8/1/2026). Kondisi ini jelas membuka risiko gagal panen dan gangguan irigasi manakala tidak dimitigasi sejak dini. Studi Naylor et.al., (2001) juga menegaskan bahwa dalam fase El Nino kebutuhan air irigasi akan meningkat dan menyebabkan penurunan hasil panen padi.

Artinya ancaman El Nino mencerminkan kerentanan struktural terhadap swasembada yang disebabkan masalah kekeringan. Bahkan kalau situasi ini tidak diatasi dengan stok pangan beras yang memadai - kendati metode ini juga cenderung rentan lantaran hanya bersifat sementara waktu - maka memicu lahirnya kebijakan impor beras. Jadi ancaman El Nino pada dasarnya menjadi ujian rezim Prabowo.

Resiliensi Jangka Panjang

Capaian swasembada pemerintahan Prabowo yang berlangsung di tengah ancaman El Nino mensyaratkan adanya mitigasi risiko yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan setiap program ketahanan pangan harusnya diperkuat dengan strategi resiliensi jangka panjang. Dengan demikian program tersebut tidak tereduksi hanya sebatas urusan stok yang sifatnya sementara waktu.

Menyandarkan ketahanan pangan ke dalam kapasitas stok cadangan sama seperti obat yang hanya sanggup meredakan tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Masalah perubahan iklim yang selama dekade terakhir ini menjadi diskursus publik menyiratkan bahwa kapasitas stok cenderung rentan manakala pola cuaca ekstrem yang berulang itu muncul dalam skala yang besar.

Untuk itu diperlukan satu langkah strategis demi mitigasi yang ditunjukkan pemerintah melalui komitmen kebijakan yang lebih konkret, bukan semata narasi yang cenderung mengarah pada triumfalisme. Bagaimana juga jika yang terjadi adalah kegagalan dalam menghadapi ancaman El Nino tentu dampaknya akan sangat terasa di masyarakat: harga pangan melambung dan kemiskinan bertambah.

Semua ini bukanlah pandangan hipotesis, melainkan secara historis telah menjadi fakta empirik, dimana setiap ancaman krisis yang gagal diatasi selalu meninggalkan destruksi secara sosial-ekonomi. Tentu capaian swasembada merupakan momentum penting. Tapi yang esensial di balik ini adalah swasembada bukan sekedar angka, sehingga diperlukan pendekatan strategis yang lebih adaptif secara jangka panjang.

Pastinya publik tidak menginginkan kalau capaian swasembada menjadi sejarah kelam akibat dampak destruktif El Nino yang tidak dimitigasi. Agar triumfalisme swasembada tetap menjadi suatu kebanggaan, bukan sebagai sejarah kelam, maka dalam konteks ini resiliensi jangka panjang harus dipahami bukan sebagai pilihan, melainkan keharusan eksistensial.

Pada akhirnya ancaman El Nino menjadi ujian tentang kemampuan Pemerintahan untuk bertahan di tengah ketidakpastian, baik itu yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik maupun perubahan iklim. Tentu ini menjadi tugas kolektif, dimana pemerintah menjadi ujung tombaknya, dalam menjawab ancaman iklim. Tujuannya adalah memastikan agar cahaya swasembada tidak meredup!